JURNALNEWS.CO.ID — Memastikan anggaran daerah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dalam mempersiapkan pengawasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mempertajam mekanisme penganggaran, DPRD Pangkep melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kabupaten Bone, Senin (9/11/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari tata kelola pengawasan dan penganggaran yang diterapkan lembaga legislatif di daerah tersebut.
Rombongan DPRD Pangkep terdiri atas anggota Fraksi Partai NasDem, H. Ikhsan Baharuddin dan Abd. Rahman. Keduanya didampingi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Pangkep, Adil M. Alwi.
Kedatangan rombongan diterima oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, Iis Amalia, di ruang penerimaan tamu Kantor DPRD Bone.
H. Ikhsan Baharuddin mengatakan, DPRD Bone menjadi tujuan studi komparasi karena dinilai memiliki pengalaman dalam menjalankan mekanisme pengawasan dan pengalokasian anggaran daerah.
Menurutnya, persiapan APBD 2027 membutuhkan perencanaan yang matang, mekanisme pengawasan yang terukur, serta transparansi agar penggunaan anggaran tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.
“Penyusunan dan pengawasan APBD 2027 membutuhkan skema yang presisi dan transparan. Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin mempelajari secara langsung bagaimana DPRD Bone menjalankan fungsi mekanisme pengawasan dan penganggarannya,” ujar Ikhsan.
Ia berharap berbagai pengalaman dan praktik baik yang diperoleh selama kunjungan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus referensi bagi DPRD Pangkep dalam meningkatkan kualitas pengawasan anggaran.
“Pembelajaran dan inovasi baik yang kita dapatkan di sini nantinya akan dijadikan rujukan untuk diterapkan di DPRD Pangkep demi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Pangkep, Adil M. Alwi, menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi kedewanan juga membutuhkan dukungan administratif dan teknis yang memadai dari jajaran sekretariat.
Ia menyebut, kunjungan tersebut menjadi ruang untuk memperdalam sistem koordinasi internal, terutama dalam mendukung proses analisis anggaran dan pelaksanaan pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
“Kami di jajaran sekretariat tentu berkomitmen memberikan dukungan teknis operasional yang optimal bagi para anggota dewan. Studi ke DPRD Bone ini sangat krusial untuk memperdalam tata kelola koordinasi internal, khususnya bagaimana memfasilitasi proses analisis penganggaran dan pengawasan APBD 2027 agar lebih sistematis, efisien, dan akuntabel,” jelas Adil.(*)
Tinggalkan Balasan