JURNALNEWS.CO.ID – Merajut Sinergi dan Inovasi Keuangan Digital – Beradaptasi dengan kemajuan teknologi merupakan sebuah keniscayaan di era modern yang mengglobal dan dunia tanpa batas (borderless). Kecepatan dan kemudahan bagian dari kebutuhan masyarakat dunia saat ini yang tak bisa dihindari. Berkaitan dengan hal tersebut, kiranya tepat sekali jika Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Perekonomian serta Kementerian dan lembaga pendukung telah menginisiasi sebuah Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diselenggarakan pada 11-15 Juli 2022 di Nusa Dua Bali. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Agenda G20 Finance Track: Finance and Central Bank Deputies (FCBD) dan 3rd Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (FMCBG) Presidensi G20 di Nusa Dua Bali.
Sesuai dengan tema yang ditampilkan pada agenda ini “Advancing Digital Economy and Finance: Synergistic and Inclusiv Ecosystem for Accelerated Recovery” menyiratkan bahwa ekonomi digital dan keuangan Indonesia perlu diperluas dan dikuatkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Topik menarik yang didiskusikan dalam forum ini diantaranya; (i) sinergi dan kolaborasi keuangan daerah, (ii) mata uang digital, (iii) ekonomi inklusif dan berkelanjutan, (iv) pembayaran lintas negara (cross border payment), (v) pembiayaan hijau (green financing) serta (vi) strategi kebijakan dalam mendorong digitalisasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Industri keuangan tradisional telah ditantang untuk meningkatkan kapasitasnya untuk beradaptasi dengan gelombang baru inovasi digital. Transformasi digital di industri keuangan tradisional tidak hanya didorong oleh penciptaan efisiensi, tetapi juga keinginan untuk menghindari eksodus nasabah lama yang menuntut proses transaksi keuangan yang lebih nyaman dan efisien.
Perkembangan teknologi ini juga memunculkan model bisnis baru di bidang keuangan dengan bertambahnya perusahaan rintisan dan teknologi penyedia jasa keuangan. Dengan populasi pelanggan digital yang berkembang pesat dan penetrasi internet yang tinggi, Indonesia berada di ambang menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia.
Pertumbuhan investasi dan jumlah pemain yang eksponensial merupakan tanda bahwa inovator keuangan digital, termasuk perusahaan fintech, memainkan peran utama dalam mendorong revolusi digital.
Kemajuan ekonomi keuangan digital di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tidak lepas dari pengaruh jumlah penduduk dan jumlah kelompok usia kerja yang terliterasi dengan akses internet.
Bonus demografi yang dialami Indonesia saat ini merupakan pasar besar dan potensial dan sangat eksesif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021 nilai perdagangan digital mencapai 401 triliun rupiah yang dibarengi dengan nilai akseptasi dan preferensi belanja daring yang didukung oleh sistem pembayaran non tunai akselerasi digital banking. Pada tahun 2025 potensi ekonomi digital Indonesia akan mencapai US$ 146 miliar dan kemudian di tahun 2030 diperkirakan naik delapan kali lipat sebesar Rp 4.531 triliun.
Di sisi lain, tantangan pelik yang musti dihadapi dalam menciptakan masyarakat yang digitilize diantaranya letak geografis, jumlah kelompok ekonomi masyarakat bawah masih mendominasi (pra sejahtera), rendahnya tingkat edukasi masyarakat, rendahnya literasi keuangan, penguasaan teknologi serta ketersediaan infrastuktur akses internet yang belum merata di pelosok negeri.
Kesiapan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi aktif pemerintah daerah ikut andil dalam mensukseskan ekonomi keuangan digital. Oleh karena itu untuk merealisasikan masyarakat yang digitalize yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi terutama bidang keuangan yang berbasis digital.
Sifat dinamis dan kompetitif dari ekonomi dan keuangan digital membutuhkan regulasi yang mendukung adanya perubahan, inovasi dan fleksibilitas untuk diimplementasikan oleh semua pihak. Mendukung pertumbuhan ekonomi digital, maka kepercayaan dan keyakinan ekonomi digital bergantung pada bagaimana perlindungan terhadap data pribadi dan tata kelola hukum yang baik dilaksanakan.
Sementara itu, kasus serangan siber yang terjadi sepanjang tahun 2021 dan berbagai kasus kebocoran data yang tidak hanya menyerang data-data di platform digital milik swasta tetapi juga milik pemerintah.
Pentingnya perhatian terhadap strategi keamanan cyber yang efektif sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang dan penyerapan layanan keuangan digital. Regulasi keamanan cyber juga harus seimbang dan proporsional, sehingga tidak menghambat perkembangan layanan keuangan digital. Pendekatan koregulasi, yang mengandalkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, juga diperlukan dalam mengembangkan ekonomi digital yang lebih inklusif melalui kebijakan dan kerangka kerja digital yang dapat disesuaikan.
Literasi dan inklusi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam memahamkan konsep keuangan digital. Selain tanggung jawab individu, pemerintah daerah turut andil dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam memanfaatkan kemajuan keuangan digital yang sifatnya lebih sustain dan bukan sesaat.
Infrastruktur yang handal dan layanan yang berkaitan dengan keterjangkauan akses internet tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang tidak mudah dalam kondisi geografis kepulauan. Oleh karena itu sinergitas dan kolaborasi antar pemerintah daerah dan pusat serta lembaga terkait sangat diperlukan untuk meramu sumber pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan.
Dr. Ciplis Gema Qori’ah, S.E., M.Sc Pemerhati Ekonomi & Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember
Tinggalkan Balasan