JURNALNEWS.CO.ID — Polri memperluas sasaran program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan akses pekerjaan, mulai dari korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas hingga kalangan usia muda yang belum memiliki pekerjaan.
Melalui program ini, Polri berupaya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Pendekatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dijalankan melalui Korbinmas Baharkam Polri. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga pelatihan kerja, serta sektor dunia usaha.
Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri, Brigjen Rudy Safirudin, menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam program tersebut bukan untuk mengambil alih tugas instansi ketenagakerjaan.
Sebaliknya, Polri berperan sebagai penghubung agar masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dapat lebih mudah mengakses peluang kerja yang tersedia.
“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Rudy, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pengangguran masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan Rudy, jumlah pengangguran terbuka mencapai sekitar 7,3 juta orang. Selain itu, terdapat sekitar 12,8 juta orang yang masuk kategori setengah pengangguran.
Kondisi tersebut mendorong POLIRAN tidak hanya mengandalkan kegiatan bursa kerja atau job fair. Program ini juga dikembangkan melalui pendampingan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis untuk mendata warga yang belum bekerja, mengidentifikasi kemampuan dan keterampilan mereka, sekaligus memetakan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan sekitar.
Hasil pendataan tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang sesuai. Bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan memadai, Polri akan membantu mengarahkan mereka mengikuti pelatihan melalui BLK maupun lembaga pelatihan kerja.
Polri juga berupaya mempermudah akses terhadap dokumen administrasi pendukung, termasuk pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama POLIRAN adalah kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan.
Korban PHK menjadi sasaran karena kehilangan sumber penghasilan akibat berakhirnya hubungan kerja. Sementara penyandang disabilitas didorong mendapatkan kesempatan yang lebih setara melalui akses rekrutmen yang inklusif.
Dalam pelaksanaan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya fasilitas dan akses khusus bagi penyandang disabilitas. Perusahaan juga diajak membuka kesempatan kerja berdasarkan kompetensi dan kemampuan calon pekerja.
Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sekaligus mengurangi hambatan yang selama ini dihadapi kelompok rentan dalam memasuki dunia kerja.
POLIRAN juga dikembangkan dengan pendekatan tematik sesuai karakteristik ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di setiap wilayah.
Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Sementara di Jawa Tengah, pemberdayaan masyarakat dikaitkan dengan upaya mencegah kerawanan sosial.
Di Jawa Timur, pengembangan POLIRAN turut menyentuh sektor ketahanan pangan. Adapun di Bali, program diarahkan pada peluang kerja di bidang pariwisata.
Sementara di Batam dan wilayah Kepulauan Riau, sasaran program disesuaikan dengan potensi sektor maritim dan kawasan industri.
“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.
Di tengah pelaksanaannya, Polri turut memperketat pengawasan untuk mengantisipasi praktik percaloan, pungutan liar, hingga penyalahgunaan informasi lowongan pekerjaan.
Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang sedang mencari pekerjaan tidak justru menjadi korban pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan mereka.
Rudy menegaskan, keberhasilan POLIRAN tidak semata-mata dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti job fair atau jumlah lowongan yang ditawarkan perusahaan.
Indikator utama program ini adalah jumlah pencari kerja yang benar-benar berhasil memperoleh pekerjaan serta keberlanjutan penempatan mereka di dunia usaha.
Untuk mengukur capaian tersebut, data pencari kerja, proses penempatan, hingga perkembangan hasil program akan dipantau melalui sistem pendataan dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian di daerah.
“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan