JURNALNEWS.CO.ID — Wacana pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) dari kalangan nonpartai politik mulai mengemuka di tengah dinamika politik nasional. Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, turut menjadi perhatian setelah masuk dalam pembicaraan publik sebagai salah satu figur potensial.
Perbincangan tersebut berkaitan dengan kemungkinan pengisian jabatan Wakil Presiden yang saat ini diduduki Gibran Rakabuming Raka. Yusril sebelumnya menjelaskan bahwa aturan tidak membatasi partai politik pengusung untuk mengajukan calon dari luar keanggotaan partai.
Menurut Yusril, ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) memberikan ruang bagi salah satu partai politik pengusung maupun gabungan partai pengusung untuk mengusulkan figur nonkader.
Dengan demikian, sosok yang dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden tidak harus berasal dari internal partai politik.
“Tapi partai, salah satu partai pengusung ataupun gabungan partai pengusung itu, menurut pendapat saya ini ya, dia boleh saja mengusulkan orang yang bukan dari anggota partainya,” kata Yusril kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, partai pengusung dapat menyampaikan nama tokoh yang dinilai memiliki kapasitas dan layak mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya, nama tersebut diserahkan kepada Presiden untuk dipertimbangkan.
Namun, Yusril menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kandidat tetap menjadi kewenangan Presiden.
Yusril Hormati Aspirasi Masyarakat
Terkait namanya yang ikut diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden, Yusril memilih tidak memberikan tanggapan yang mengarah pada pencalonan dirinya.
Ia justru memandang munculnya berbagai usulan nama sebagai bagian dari kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di negara demokrasi.
“Saya menghormati demokrasi, menghormati kebebasan menyampaikan aspirasi, pikiran. Jadi kalau masyarakat ingin mencalonkan si A, si B, si C itu silakan saja, tidak bisa kita larang-larang, tidak bisa kita halang-halangi,” ujar Yusril, Selasa (17/11/2026).
Yusril juga meyakini Presiden Prabowo telah mencermati berbagai aspirasi yang berkembang. Menurutnya, kepala negara memiliki pengalaman politik dan pertimbangan tersendiri dalam menentukan figur yang tepat untuk membantu menjalankan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa keputusan Presiden nantinya harus dihormati, terlepas dari siapa pun sosok yang dipilih.

Tinggalkan Balasan