JURNALNEWS.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Makassar menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan akses keuangan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan setelah dirinya menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam agenda nasional tersebut, Munafri hadir bersama Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan yang mengangkat tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” itu dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Munafri menilai, Rakornas TPAKD menjadi kesempatan strategis bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan langsung dari Presiden mengenai upaya memperluas akses keuangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak hal yang disampaikan Bapak Presiden (Pak Prabowo) sebagai bentuk penguatan bagi kami di pemerintah Kota, berkaitan dengan percepatan akses keuangan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Menurutnya, arahan tersebut menjadi landasan bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat kebijakan dan program daerah yang berkaitan dengan akses layanan keuangan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan Kota Makassar.
“Kami akan menjalankan apa yang menjadi arahan dan harapan Bapak Presiden untuk kita laksanakan nantinya di Makassar,” tuturnya.
Ia berharap, hasil Rakornas TPAKD dapat mempererat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga sektor keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar perluasan akses keuangan tidak hanya menjadi program kelembagaan, tetapi juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Munafri secara khusus menyoroti pentingnya akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup maupun mengembangkan usaha.
“Terutama kelompok yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengembangkan usaha,” katanya.
“Artinya, akses keuangan menjadi instrumen untuk memperluas peluang ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Presiden Apresiasi Pembentukan TPAKD
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Prabowo menilai keberadaan TPAKD merupakan pencapaian kelembagaan yang perlu dipertahankan dan diperkuat untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pihak yang berperan dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
Menurut Kepala Negara, akses keuangan harus menjangkau masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.
Prabowo menyebut sejumlah kelompok yang menjadi penerima manfaat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga kalangan santri.
“Saya juga mendapat informasi ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
Selain memberikan arahan mengenai penguatan TPAKD, Presiden Prabowo dalam forum yang sama meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Pembentukan lembaga tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan dan memperkuat tata kelola kesejahteraan finansial masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga.
Bagi Pemkot Makassar, penguatan akses keuangan diharapkan membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara tepat. Langkah ini juga dinilai berpotensi mendukung pengembangan usaha, memperluas kesempatan ekonomi, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.
Melalui tindak lanjut arahan Presiden dan penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkot Makassar berkomitmen mendorong agar program perluasan akses keuangan dapat diselaraskan dengan kebutuhan warga dan prioritas pembangunan daerah.(*)
Tinggalkan Balasan