JURNALNEWS.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pendataan penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara inklusif, transparan, dan dapat ditelusuri hingga tingkat individu. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh kelompok sasaran benar-benar terjangkau, termasuk warga yang selama ini belum masuk dalam basis data pemerintah.
Kepala BGN Dadan Hindayana menepis isu adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun penerima manfaat fiktif. Ia menegaskan seluruh proses pendataan dilakukan secara akurat dan bertanggung jawab.
“Tidak ada SPPG fiktif dan tidak ada penerima MBG fiktif,” kata Dadan, Kamis (29/1/2026).
Menurut Dadan, pendataan dilakukan bersama pemerintah daerah menggunakan pendekatan by name by address, sehingga data penerima dapat diverifikasi hingga alamat dan individu. Pendekatan ini mencakup anak usia sekolah, santri, balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga kelompok rentan yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun anak yang putus sekolah.
“Mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan program,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pendataan dilaksanakan melalui SPPG yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat wilayah hingga kecamatan. Mekanisme ini diharapkan mampu menjangkau kelompok sasaran yang kerap luput dari program bantuan sosial.
BGN juga membuka ruang pengawasan publik terhadap pelaksanaan MBG, termasuk kritik terkait kualitas layanan dan menu makanan di tingkat SPPG. Laporan masyarakat, termasuk yang beredar di media sosial, disebut akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi BGN.
“BGN adalah institusi yang terbuka. Setiap masukan dan evaluasi dari publik kami apresiasi demi perbaikan layanan,” kata Dadan.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hingga saat ini tercatat sebanyak 22.091 unit SPPG telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 60 juta orang. Program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja langsung, dengan 924.424 orang bekerja di SPPG, 68.551 pemasok, serta 21.413 mitra yang terlibat. Sementara itu, proses pengadaan P3K tengah berjalan untuk 32.000 formasi.
Pemerintah menargetkan akurasi data penerima MBG terus ditingkatkan sebagai dasar evaluasi jangka menengah dan panjang, khususnya dalam memantau perbaikan status gizi dan pertumbuhan masyarakat penerima manfaat.
Tinggalkan Balasan