Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Majelis Kajian Pembangunan Daerah (MKPD) Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat pembangunan berbasis data dan kajian akademik.

Kesiapan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sejumlah isu strategis pembangunan, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan, dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di Kota Makassar.

Prof. Hamid mengatakan CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy agar kebijakan pemerintah disusun berdasarkan fakta, data, serta hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur,” ujarnya.

“Kami dari CIDES akan membantu di awal berbasis data kebijakan itu, kemudian mengukur hasilnya kebutuhan masyarakat,” sambung Prof. Hamid.

Menurutnya, persoalan kemiskinan perlu dikaji hingga tingkat rumah tangga agar pemerintah dapat mengetahui penyebabnya secara lebih spesifik. Tidak hanya menyangkut pendapatan, faktor lapangan kerja maupun persoalan lainnya juga perlu dipetakan.

“Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota,” katanya.

CIDES juga mendorong evaluasi terhadap berbagai program bantuan sosial sehingga pemerintah dapat mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.

Isu berikutnya berkaitan dengan dampak APBD. Prof. Hamid menilai ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar besarnya dana yang tersedia, melainkan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Persoalan APBD bukan berapa banyak uangnya, tetapi seberapa berdampak APBD yang kita punya kepada masyarakat,” imbuh dia.

CIDES juga akan mengkaji kebutuhan tenaga kerja Kota Makassar dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Kajian itu dinilai penting untuk melihat kesesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa,” tuturnya.

“Dari situ kita bisa melihat apakah pendidikan yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan,” tambah dia.

Selain tiga isu tersebut, pertemuan juga membahas berbagai agenda pembangunan Kota Makassar, termasuk penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, pengembangan urban farming hingga pembangunan stadion.

Prof. Hamid menegaskan akademisi tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga dapat menjadi mitra pemerintah dalam menyediakan kajian dan rekomendasi kebijakan.

“Kehadiran CIDES adalah untuk menjadi mitra pembangunan daerah yang dijalankan oleh Kota Makassar,” ungkapnya.

CIDES memiliki jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi yang dinilai dapat mendukung kebutuhan riset Pemerintah Kota Makassar.

“CIDES memiliki jaringan universitas, akademisi dan peneliti. Ada banyak akademisi muda yang relatif banyak dan bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang diharapkan Pak Wali,” terangnya.

Untuk tahap awal, CIDES menargetkan dukungan dalam 100 hari pertama melalui kajian, penelitian dan penyusunan policy brief. Lembaga tersebut membutuhkan akses data serta jalur koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Bappeda maupun Bapenda.

“Paling tidak untuk 100 hari pertama ada tiga isu yang bisa kita support. Kita membutuhkan jalur ke focal point, seperti Bappeda atau Bapenda, sehingga akses informasi dan data bisa dibuka,” ujarnya.

Prof. Hamid berharap kolaborasi tersebut mampu menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga dapat diukur dampaknya.

“Yang kita ingin lihat adalah perubahan, bukan hanya berapa tinggi pertumbuhan ekonomi, tetapi apa perubahan yang diciptakan untuk masyarakat Kota Makassar,” tutup dia.

Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, Dr. A. Luhur Prianto, menyambut positif pendekatan pembangunan Pemkot Makassar yang mengedepankan evidence-based policy.

“Kita menyambut baik pendekatan pembangunan yang dilaksanakan Pak Wali yang sangat mengedepankan evidence-based policy. Tentu ini sejalan dengan sumber daya yang ada di CIDES ICMI,” ujar Luhur.

Menurut Luhur, kolaborasi tersebut dapat diterjemahkan dalam berbagai kegiatan konkret bersama organisasi perangkat daerah (OPD), terutama yang berkaitan dengan riset, inovasi dan pengembangan pembangunan.

“Saya kira akan kita realisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret, tentu disambungkan dengan OPD-OPD yang terkait dengan riset, inovasi, serta pengembangan,” katanya.

Ia menilai pendekatan teknokratik dan kepakaran tetap penting, tetapi pembangunan juga membutuhkan persiapan sosial agar kebijakan dapat diterima dan berjalan efektif di masyarakat.

“Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program,” jelasnya.

Luhur menambahkan, keberagaman latar belakang sumber daya manusia di ICMI dan CIDES menjadi kekuatan untuk melihat persoalan pembangunan dari berbagai sudut pandang. Selain akademisi, terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat.

“Dengan sumber daya yang majemuk seperti itu, kita bisa menjadi kekuatan yang mendorong dan melengkapi pendekatan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota selama ini,” pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut turut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Prof. Arismunandar, M.Pd., Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. Adi Suryadi Culla, Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, Wakil Ketua ICMI Sulsel Dr. Ir. Tahir Burhan, Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Dr. A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Orwil Sulsel AS. Kambie, Kamaruddin Azis dan Andi Sri Wulandani.