JURNALNEWS.CO.ID — KompasTV menganugerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai daerah yang peduli terhadap akses dan infrastruktur pendidikan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi tingkat nasional atas komitmen Pemkot Makassar dalam memperluas pemerataan layanan pendidikan, termasuk hingga wilayah kepulauan.
Penghargaan itu diterima langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi, dalam acara puncak Hari Ulang Tahun ke-15 KompasTV di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.
Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada Munafri Arifuddin.
Usai menerima penghargaan, Appi menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dijamin oleh pemerintah. Menurutnya, program pendidikan gratis tidak cukup hanya dengan membebaskan biaya sekolah, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak dan berkualitas.
“Komitmen kita untuk pendidikan gratis ini, kita harus melihat hak dari haknya. Salah satu hak terpenting adalah pendidikan,” ujarnya, saat dimintai tanggapan, Kamis (10/9).
“Hak tersebut harus terjamin dan bisa memberikan akses kepada seluruh masyarakat untuk menikmati infrastruktur pendidikan,” tambah Munafri.
Penghargaan dari KompasTV tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin dalam menghadirkan akses pendidikan yang semakin merata melalui pembangunan dan pembenahan sarana serta prasarana pendidikan.
Appi mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian serius pemerintah karena memiliki peran mendasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Makassar.
“Pendidikan menjadi basic untuk memberikan peningkatan kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar melalui perbaikan dan pengadaan infrastruktur pendidikan yang memadai,” katanya.
Selain melakukan pembenahan sarana dan prasarana sekolah, Pemkot Makassar juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Menurut Munafri, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga pendidik yang mendapat dukungan memadai.
“Perhatian kita juga kepada para guru dan tenaga pengajar. Ini akan menjadi fokus kita dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar,” katanya.
Komitmen pemerataan pendidikan Pemkot Makassar juga menyasar wilayah kepulauan. Pemerintah kota berupaya agar kualitas layanan pendidikan di pulau tidak tertinggal dibandingkan wilayah daratan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan perhatian khusus terhadap tunjangan guru dan tenaga kependidikan yang menjalankan tugas di wilayah kepulauan.
Munafri menjelaskan, skema pemberian tunjangan kini diarahkan berdasarkan zona dan jarak penugasan. Dengan sistem tersebut, tenaga pendidik yang bertugas di wilayah dengan akses lebih jauh akan memperoleh dukungan tunjangan yang lebih besar.
“Untuk pulau itu adalah memastikan tunjangan guru dan kepulauan, tidak hanya untuk tunjangan guru tenaga kependidikan berdasarkan zona jauh. Sebelumnya itu ada, tapi rata untuk semua,” jelasnya.
Menurut Appi, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada guru yang menghadapi tantangan akses lebih besar dalam menjalankan tugasnya.
“Semakin jauh dia bertugas, sebenarnya semakin besar biaya yang diberikan. Dengan bantuan ini, pemerintah menjembatani motivasi guru untuk tetap mengajar dengan baik,” tuturnya.
“Ini salah satu motivasi terbesar, pemberian tunjangan guru kepulauan. Semakin jauh dia bertugas, semakin tinggi tunjangan,” sambung Appi.
Selain memberikan insentif kepada tenaga pendidik, Pemkot Makassar juga terus membenahi sarana dan prasarana sekolah di wilayah kepulauan.
Revitalisasi dilakukan mulai dari perbaikan bangunan sekolah, pengadaan meubelair, hingga penyediaan berbagai fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.
Sejumlah wilayah yang mendapat perhatian di antaranya Lakkang, Bone Tambu, Lae-Lae, Kodingareng, Barrang Lompo, dan Barrang Caddi.
Di Lakkang, revitalisasi dilakukan pada sekolah tingkat SD dan SMP. Pembenahan tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan, tetapi juga kelengkapan meubelair dan fasilitas pendukung lainnya.
Langkah serupa dilakukan di Barrang Lompo dan Barrang Caddi. Sementara di Bone Tambu, pemerintah turut menangani kerusakan sekolah yang terdampak abrasi.
“Kerusakan sekolah karena abrasi tahun ini pun juga kita realisasikan,” kata Munafri.
Ia menyebut hampir seluruh wilayah kepulauan telah masuk dalam agenda revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan Pemkot Makassar.
Ke depan, pembangunan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya berfokus pada ruang kelas dan bangunan sekolah. Pemkot Makassar juga menyiapkan dukungan jaringan listrik, akses internet, serta pemanfaatan energi melalui solar panel.
Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan fasilitas pembelajaran yang semakin setara antara sekolah di wilayah kepulauan dan daratan.
“Ke depannya tidak hanya ruang kelas, termasuk juga memastikan jaringan pasokan listrik, pasokan internet, serta solar panel mereka juga sudah baik nanti ke depan,” terang Munafri.
Pemkot Makassar juga memberikan perhatian terhadap penyediaan dan pembenahan rumah dinas bagi kepala sekolah serta guru di wilayah kepulauan. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung kenyamanan tenaga pendidik selama menjalankan tugas.
Munafri berharap seluruh upaya tersebut mampu memastikan anak-anak di wilayah kepulauan mendapatkan kualitas pendidikan yang setara dengan peserta didik di wilayah perkotaan.
“Harapannya mereka mendapatkan kualitas yang sama dengan yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di kepulauan. Itu salah satu visi misi yang diwujudkan dengan melihat akses pemerataan sekolah,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan