MAKASSAR, JURNALNEWS.CO.ID — Kota Makassar terus memperkuat pelaksanaan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah pilot project nasional. Seiring peningkatan capaian pendataan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta camat, lurah, hingga RT/RW mengawal secara aktif kinerja Agen Perisai di wilayah masing-masing.
Makassar merupakan satu dari 43 kabupaten/kota di Indonesia yang mengikuti piloting nasional Perlinsos Digital. Dalam waktu sekitar dua hingga tiga pekan setelah dilakukan penguatan teknis, posisi Makassar meningkat dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 daerah peserta.
Appi menegaskan, peningkatan tersebut harus diikuti dengan penguatan pengawasan di lapangan, terutama terhadap Agen Perlinsos atau Agen Perisai yang menjadi ujung tombak dalam membantu masyarakat mendaftar dan memperbarui data melalui Portal Perlinsos Digital.
“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Appi, Selasa (1/9/2026).
Karena itu, ia meminta camat dan lurah memastikan Agen Perisai tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi benar-benar menjalankan tugas membantu masyarakat.
“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” sambung Munafri.
Menurut Appi, keterlibatan aparat hingga tingkat RT dan RW sangat penting agar proses pendaftaran dan pemutakhiran data dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Ia juga menilai skema Agen Perisai dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.
Pemerintah Kota Makassar, kata dia, harus menjadikan momentum piloting tersebut untuk membangun sistem perlindungan sosial yang didukung data akurat, mutakhir, mudah diakses, dan tepat sasaran.
“Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” harap Appi.
Ia kembali menekankan pentingnya pengawasan hingga tingkat paling bawah.
“Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan peringkat Makassar merupakan hasil kerja bersama jajaran pemerintah wilayah yang ikut menggerakkan proses pendataan.
Ia menyebut, posisi Makassar sebelumnya berada di peringkat 38 dari 43 daerah. Setelah dilakukan pertemuan dan penguatan teknis mengenai mekanisme pendataan, capaian Makassar mengalami peningkatan.
“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini. Alhamdulillah saat ini, kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti.
Hingga saat ini, pendataan Perlinsos Digital di Makassar telah mencakup 138.237 kepala keluarga (KK) atau sekitar 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran.
Selain masuk peringkat 20 secara nasional, Makassar juga tercatat sebagai salah satu dari 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan. Makassar menempati urutan ketujuh dan menjadi satu-satunya daerah asal Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Andi Bukti mengapresiasi camat dan lurah yang telah menggerakkan perangkat wilayah untuk mempercepat pendataan. Namun, ia mengakui masih ada sejumlah kecil lurah yang dinilai belum cukup proaktif dalam mendorong proses tersebut.
Dinsos Makassar mencatat terdapat 8.732 Agen Perisai yang telah terdata. Namun, baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan di masyarakat.
Sebagian agen yang belum aktif, kata Andi Bukti, berasal dari unsur RT/RW yang datanya masih dalam proses pengiriman ke tingkat pusat sehingga belum memperoleh bimbingan teknis.
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Penguatan kapasitas melalui bimtek diharapkan dapat meningkatkan jumlah agen aktif sekaligus memperluas jangkauan pendataan, khususnya terhadap warga yang belum masuk dalam sistem.
Dari sisi wilayah, Kecamatan Sangkarrang mencatat capaian tertinggi dengan persentase sekitar 50 persen. Sejumlah kecamatan lainnya juga menunjukkan progres cukup tinggi, antara lain Ujung Tanah 40,12 persen, Mariso 37,40 persen, Bontoala 31,20 persen, Makassar sekitar 31 persen, dan Tamalate sekitar 31 persen.
Sementara itu, Mamajang mencapai sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.
Di tengah peningkatan capaian, Dinsos Makassar masih menemukan sejumlah kendala dalam pelaksanaan pendataan. Salah satunya menyangkut koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM di beberapa wilayah.
Andi Bukti mengatakan, persoalan koordinasi tersebut tidak selalu berkaitan dengan teknis pendataan, tetapi terkadang dipengaruhi persoalan personal di tingkat lapangan.
“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.
Selain koordinasi, Dinsos juga menemukan sebagian warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan maupun asesmen.
Kondisi tersebut, menurut Andi Bukti, salah satunya dipengaruhi anggapan bahwa pendataan Perlinsos Digital hanya berkaitan dengan penerima bantuan sosial.
Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat akan terus dilakukan agar warga memahami bahwa pendataan tersebut memiliki fungsi yang lebih luas dalam membangun basis data perlindungan sosial yang akurat.
“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat,” tutup Andi Bukti.
Tinggalkan Balasan