JURNALNEWS.CO.ID, – Pemerintah terus memperbaiki pengelolaan sumber daya alam agar terjadi pemerataan, transparansi dan keadilan, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Untuk itu, izin usaha pertambangan, kehutanan, dan peruntukan negara terus dievaluasi secara menyeluruh.

“Izin yang tidak dilaksanakan, tidak produktif, dialihkan kepada pihak lain, dan yang tidak sesuai peruntukan dan peraturan akan kami cabut,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis. (6/1/2022)

Pertama, hari ini pemerintah mencabut 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batubara (minerba) karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja.

“Izin yang sudah diberikan bertahun-tahun tidak dijalankan, hal ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam disandera untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Kedua, hari ini pemerintah juga mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare. Izin-izin tersebut dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan terabaikan.

Ketiga, untuk Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang terbengkalai seluas 34.448 hektar, hari ini juga dicabut. Dari luasan tersebut, sebanyak 25.128 hektare milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan HGU terbengkalai milik 24 badan hukum.

Kepala Negara mengatakan pembenahan dan penertiban perizinan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembenahan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta perizinan lainnya.

Pemerintah terus melakukan pembenahan dengan memberikan fasilitas izin usaha yang transparan dan akuntabel, namun izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut. “Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Pada saat yang sama, pemerintah akan memberikan kesempatan pemerataan pemanfaatan aset bagi kelompok masyarakat produktif dan organisasi sosial keagamaan (termasuk kelompok tani, pesantren, dll), yang dapat bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

“Indonesia terbuka untuk investor yang kredibel yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang baik, serta berkomitmen untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan melestarikan alam,” katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Penanaman Modal/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.