Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi lintas sektor menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, meminta sinergi tiga pilar hingga tingkat kecamatan, kelurahan dan lorong diperkuat untuk memastikan seluruh rangkaian pesta rakyat berlangsung aman dan kondusif.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kota Makassar, di Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (13/8/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Wakil Ketua II DPRD Makassar Anwar Faruq, Dandim 1408/Makassar, jajaran kepala SKPD serta seluruh camat se-Kota Makassar.
Munafri mengatakan, koordinasi antara pemerintah, TNI dan Polri menjadi bagian penting dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, terlebih kegiatan perayaan kemerdekaan dipastikan melibatkan masyarakat dalam jumlah besar.
“Koordinasi tiga pilar penting, ini menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat menyambut 17 Agustus,” kata Munafri.
Menurutnya, berbagai kegiatan seperti pesta rakyat, perlombaan, pertunjukan seni dan budaya hingga malam apresiasi akan digelar di berbagai wilayah. Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan seluruh unsur agar kegiatan masyarakat tidak menimbulkan persoalan baru.
“Ini menjadi hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” tuturnya.
Selain keamanan, Munafri meminta aspek kesehatan tidak diabaikan. Dinas Kesehatan dan instansi terkait diminta menyiapkan pendampingan, khususnya pada kegiatan yang menghadirkan banyak warga.
“Kita berharap di setiap kegiatan itu harus ada pola pendampingan yang memadai dari instansi yang terkait, khususnya Dinas Kesehatan untuk tetap bisa standby menjaga keadaan dan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat,” imbuh Appi.
Ia juga mengingatkan pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama rangkaian perayaan kemerdekaan.
Munafri mendorong konsolidasi tiga pilar dilakukan secara rutin, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga Forkopimda. Apel tiga pilar dan koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memetakan potensi persoalan di masing-masing wilayah.
“Konsolidasi berkala, pelaksanaan apel tiga pilar hingga tingkat Tripika, kecamatan dan Forkopimda ini harus berjalan dengan baik, rutin dilaksanakan, untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan persoalan yang akan terjadi di wilayah,” jelasnya.
Ia juga meminta koordinasi taktis antara Pemkot Makassar, Polrestabes Makassar dan Kodim 1408/Makassar diperkuat untuk memastikan pengawasan keamanan menjangkau seluruh wilayah.
“Sinergi dengan Polrestabes dan Kodim 1408 untuk menjaga sel-sel keamanan kota ini harus dibangun lebih detail, lebih intens, sehingga pelaksanaannya memang melibatkan seluruh unsur,” katanya.
Munafri menegaskan, langkah mitigasi harus dilakukan sejak sebelum kegiatan berlangsung. Potensi konflik sosial, kejahatan jalanan, tawuran maupun gangguan lainnya harus diantisipasi sedini mungkin.
Ia berharap perayaan kemerdekaan benar-benar menjadi ruang kegembiraan bagi masyarakat, bukan ajang menunjukkan dominasi kelompok tertentu.
“Ini penting sekali, harus menjaga dan membangun mitigasi sehingga dalam rangka kegiatan kemerdekaan ini benar-benar menjadi pestanya rakyat, pesta masyarakat yang seluruh orang happy dan dijaga dengan baik,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan di tingkat bawah, Munafri meminta RT/RW, tokoh masyarakat, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan secara aktif. Sosialisasi dan edukasi kepada warga juga harus dilakukan sebelum, selama hingga setelah kegiatan.
“Jadi, mengaktivasi solidaritas RT/RW, keterlibatan tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas dan Babinsa di tingkat lorong untuk terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Program Jagai Anakta juga diminta dimaksimalkan sebagai upaya mencegah kenakalan remaja. Menurut Munafri, kegiatan kemerdekaan tidak boleh berubah menjadi arena mencari kelompok yang dianggap paling kuat.
“Ini kegiatan dalam rangka memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bukan ajang untuk mencari jagoan-jagoan yang ada di daerah masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, pemberdayaan RT/RW dan pengaktifan kembali Siskamling di lorong-lorong dinilai penting sebagai sistem deteksi dini.
“Pemberdayaan RT/RW ini sangat penting sebagai sektor sentral yang ada di wilayah paling kecil,” tuturnya.
“Saya harap ini punya peran yang kuat, peran yang baik untuk memastikan Siskamling secara intens di lorong-lorong untuk menciptakan deteksi dini serta keharmonisan sosial yang ada di wilayah,” sambung Appi.
Munafri juga meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator apabila terjadi gesekan antarpanitia maupun kelompok masyarakat.
Menurutnya, persoalan kecil yang muncul dalam kegiatan masyarakat harus segera diselesaikan melalui komunikasi agar tidak berkembang menjadi konflik.
“Ini adalah pesta dan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat juga,” tegas Munafri.
Ia juga meminta kegiatan yang digelar di wilayah kecamatan dan kelurahan tetap mengedepankan unsur edukasi, norma, budaya serta perlindungan terhadap anak.
Pemkot Makassar, kata dia, juga akan mengoptimalkan infrastruktur pemantauan kota, termasuk CCTV dan sistem komunikasi layanan darurat. Seluruh perangkat tersebut harus dipastikan berfungsi dengan baik selama 24 jam.
“Pengawasan melalui infrastruktur yang dimiliki seperti CCTV untuk memastikan CCTV ini bisa berjalan dengan baik,” terangnya.
Layanan darurat 112 juga akan dimaksimalkan untuk mempercepat respons pemerintah ketika terjadi keadaan yang membutuhkan penanganan.
Munafri turut mengingatkan potensi kejahatan jalanan, khususnya di kawasan yang minim penerangan. Camat dan lurah diminta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan serta Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan penerangan jalan menjadi perhatian.
Di sisi lain, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diminta berperan aktif dalam mendeteksi dan meredam potensi konflik sosial sebelum meluas.
“Optimalisasi forum kewaspadaan dini masyarakat, untuk meredam potensi gesekan sebelum meluas,” katanya.
Munafri menegaskan seluruh unsur pemerintahan, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga RT/RW memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tetap aman dan penuh kegembiraan.
“Ini menjadi tanggung jawab wajib untuk kita semua untuk bisa menjaga, sehingga kegiatan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini benar-benar menjadi pesta yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat secara riang dan gembira,” pungkas Munafri.
Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menyebut kondisi kamtibmas di Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir semakin kondusif.
Ia mengatakan, jumlah aksi unjuk rasa mengalami penurunan. Kalaupun terdapat aksi, sejauh ini tidak berkembang menjadi tindakan anarkis seperti pembakaran maupun penjarahan.
“Melihat kondisi, alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir, seperti yang Bapak Ibu rasakan sendiri, unjuk rasa sudah mulai berkurang,” katanya.
“Walaupun ada satu-dua, tidak ada yang bakar-bakaran dan tidak ada yang dijarah,” sambung Arya.
Menurutnya, situasi tersebut merupakan hasil kerja bersama antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat.
“Ini merupakan kerja sama dari kita semua, bukan hanya tugas polisi. Ada kesepakatan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan menolak hal-hal negatif tersebut,” ujarnya.
Menjelang 17 Agustus, Arya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi di media sosial yang berpotensi memicu keresahan.
Ia menyinggung kembali kerusuhan yang terjadi pada 25 hingga 29 Agustus tahun sebelumnya yang kembali diangkat oleh pihak-pihak tertentu. Masyarakat diminta menyikapi informasi tersebut secara bijak dan tidak mudah terprovokasi.
“Tahun lalu kita ada kerusuhan yang cukup besar tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus, dan itu dikeluarkan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Arya menegaskan pengamanan juga diarahkan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, termasuk aktivitas kelompok bermotor, geng motor dan penggunaan panah busur.
Koordinasi dilakukan bersama sejumlah wilayah sekitar Makassar, termasuk Polres Gowa, Takalar dan Maros.
“Kami sudah komunikasikan dengan beberapa Kapolres, Kapolres Gowa, Takalar dan juga Kapolres Maros untuk sama-sama mengantisipasi,” katanya.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni patroli gabungan melalui Patroli Trisula yang melibatkan unsur Reserse, Intelijen dan Samapta.
“Hampir setiap hari kami melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku geng motor dan panah busur. Satu hari itu mungkin bisa 10 orang sampai 20 orang,” tutupnya.(*)
Tinggalkan Balasan