Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pendataan warga melalui platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Program ini diarahkan untuk membangun basis data sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 kepala keluarga (KK) telah masuk dalam pendataan. Angka tersebut setara sekitar 11,41 persen dari total sasaran yang mencapai 426.000 KK.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan capaian terjadi setelah pemerintah mengerahkan agen pendataan dari berbagai perangkat daerah ke sejumlah kecamatan.
“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).
Makassar menjadi salah satu dari 48 daerah pilot project nasional dalam penerapan digitalisasi perlindungan sosial. Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong percepatan agar capaian pendataan dapat melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
Andi Bukti menjelaskan, perkembangan tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada awal pelaksanaan pendataan. Pada pekan pertama Agustus, Makassar masih berada di posisi lima terbawah dengan capaian sekitar 0,1 persen atau baru sekitar 1.000 KK.
Setelah dilakukan evaluasi dan penambahan agen dari sejumlah SKPD, capaian pendataan meningkat hingga menempatkan Makassar di posisi tengah dibanding daerah lain yang mengikuti uji coba.
“Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” jelasnya.
Pada tahap uji coba, pemerintah pusat menetapkan kisaran target pendataan sekitar 40 hingga 60 persen. Namun, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi meminta capaian di Kota Makassar didorong lebih tinggi.
Pemkot Makassar menargetkan pendataan Perlinsos Digital dapat mencapai 70 persen sebelum 31 Agustus 2026.
“Target dari pusat sebenarnya 40 persen sampai 50 persen. Tapi Pak Wali Kota minta target kita di Makassar 70 persen,” katanya.
Untuk mengejar target tersebut, Dinas Sosial menyiapkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos yang berasal dari ASN di berbagai SKPD. Pengerahan dilakukan secara bertahap sesuai pembagian wilayah dan sesi pendataan.
Sekitar 2.000 agen telah diterjunkan pada tahap sebelumnya untuk menyasar lima kecamatan. Selanjutnya, agen dari SKPD lain akan bergantian menjalankan pendataan di wilayah berbeda.
“Yang baru turun kemarin sekitar 2.000 orang karena masih menyasar lima kecamatan secara bertahap. Besok dan seterusnya, akan mulai lagi lima kecamatan yang baru dengan agen berbeda dari SKPD lain yang belum bertugas,” ungkap Andi Bukti.
Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan, Dinas Sosial membagi pendataan lapangan ke dalam empat sesi. Masing-masing sesi berlangsung selama tiga hari kerja.
Sesi pertama mencakup Kecamatan Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Pandang, Mariso, dan Manggala.
Sesi berikutnya menyasar Mamajang, Bontoala, Wajo, Tamalate, dan Sangkarrang. Sementara kecamatan lain yang belum terjangkau akan masuk dalam sesi selanjutnya, termasuk Biringkanaya, Tallo, Makassar, dan Ujung Tanah.
“Jadi ada empat sesi, masing-masing sesi mencakup beberapa kecamatan,” jelasnya.
Pola tersebut memungkinkan agen bekerja secara bergantian. Setelah satu sesi berakhir, pendataan dilanjutkan ke sesi berikutnya sehingga pengerahan personel dapat dilakukan secara lebih teratur.
Dengan total sasaran mencapai sekitar 426.000 KK, Dinas Sosial menekankan bahwa percepatan pendataan tidak hanya berorientasi pada pencapaian persentase. Validitas informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga tetap menjadi perhatian utama.
“Total target data kita ada 426.000 KK yang mau didata, percepatan pendataan bukan semata mengejar angka persentase, tetapi juga memastikan warga yang menjadi sasaran benar-benar terdata dengan baik,” tuturnya.
Di lapangan, Dinas Sosial masih menghadapi kendala, salah satunya terkait ketersediaan dan komitmen agen dari sejumlah SKPD. Untuk mengatasi kekurangan personel, jajaran Dinsos turut turun langsung membantu proses pendataan.
“Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan,” tambahnya.
Pemkot Makassar juga menyiapkan strategi lanjutan agar warga yang belum masuk dalam pendataan tidak terlewat. Setelah pengerahan agen dari SKPD selesai, RT dan RW akan dilibatkan untuk melakukan penyisiran di wilayah masing-masing.
“Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata,” terangnya.
Keterlibatan RT/RW diharapkan dapat memperkuat validasi hingga tingkat lingkungan sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi warga.
Perlinsos Digital juga menyediakan portal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran maupun menyampaikan pengaduan terkait data sosial.
Digitalisasi tersebut diharapkan mampu memperkuat akurasi basis data penerima bantuan sosial, meminimalkan kesalahan sasaran, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan kondisi.
Dengan capaian sementara 50.088 KK, Dinas Sosial optimistis percepatan masih dapat digenjot hingga penghujung Agustus. Penguatan koordinasi antara Dinsos, kecamatan, kelurahan, SKPD, serta RT/RW menjadi bagian dari strategi mencapai target yang telah ditetapkan Wali Kota Makassar.
“Target kita sekarang bagaimana terus menggenjot pendataan. Harapannya sebelum tanggal 31 Agustus bisa mencapai 70 persen,” pungkas Andi Bukti.(*)
Tinggalkan Balasan