Makassar, JURNALNEWS.CO.ID — Persoalan sampah di Kota Makassar mulai didorong untuk tidak hanya dipandang sebagai masalah lingkungan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi. Komunitas pengusaha Tangan Di Atas (TDA) Makassar menawarkan dukungan melalui pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM di sektor pengelolaan sampah.
Gagasan tersebut disampaikan Ketua TDA Makassar, Reza, dalam rapat koordinasi bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (10/8/2026).
Dalam pertemuan itu, TDA Makassar menyatakan dukungan terhadap program Pemerintah Kota Makassar yang mendorong pemilahan sampah mulai dari sumber.
“Komunitas pengusaha Tangan Di Atas Makassar mensupport program pemilhan sampah yang ada di Kota Makassar. Tentu, ini bagian dari tanggujawab bersama,” ujarnya.
Menurut Reza, persoalan pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, masyarakat, komunitas, sektor swasta, hingga pelaku usaha dinilai perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Hasil diskusi bersama Pemkot Makassar juga mengungkap sejumlah persoalan dalam sektor persampahan, terutama menyangkut tata kelola bisnis bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang tersebut.
“Tadi kami banyak berdiskusi tentang apa masalah di waste management ini,” kata Reza.
Ia menjelaskan, TDA Makassar memiliki anggota yang telah menjalankan usaha di bidang pengelolaan sampah. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk membantu pelaku usaha lain agar mampu mengembangkan bisnis secara lebih profesional.
Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah keterbatasan pemahaman sebagian pelaku usaha mengenai tata kelola bisnis persampahan.
“Nah, kami menawarkan solusi itu untuk pendampingan,” tuturnya.
Reza mengatakan TDA memiliki ekosistem pengusaha yang dapat dimanfaatkan untuk membantu UMKM di sektor persampahan meningkatkan kapasitas dan skala usahanya.
“Kita punya ekosistem yang bisa scale up bisnis-bisnis waste management yang dari UMKM. Mungkin nanti akan ada pertemuan lanjutan dengan dinas-dinas terkait untuk membahas permasalahan ini,” jelasnya.
Bagi TDA Makassar, pengelolaan sampah memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dilihat oleh masyarakat maupun pelaku UMKM sebagai sektor usaha yang menjanjikan.
“Banyak yang mengelola sampah di Makassar, tetapi yang melihat sampah itu bernilai belum banyak. Jadi sasarannya adalah UMKM, supaya banyak yang muncul dari peluang bisnis pengelolaan sampah ini,” katanya.
TDA, lanjut Reza, tidak menempatkan diri sebagai penyedia peralatan pengolahan sampah. Peran yang ingin diperkuat justru berada pada sisi pembinaan, pendampingan, jejaring, serta pengembangan ekosistem bisnis.
Basis anggota TDA Makassar yang mencapai sekitar 3.000 orang juga dinilai menjadi modal penting untuk memperluas keterlibatan pelaku usaha dalam sektor tersebut. Sekitar 90 persen anggota disebut merupakan pelaku UMKM.
“Di Makassar kita ada 3.000 member. Sekitar 90 persen merupakan UMKM,” ungkapnya.
Dengan jaringan tersebut, TDA Makassar ingin mendorong munculnya lebih banyak pengusaha yang mampu melihat sampah sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi.
“Fokusnya pada pembinaan dan pendampingan. Kita buat ekosistem pengusahanya,” tegas Reza.
TDA Makassar juga mempertemukan sejumlah pelaku usaha yang bergerak di bidang persampahan dengan Pemerintah Kota Makassar. Langkah itu dilakukan agar persoalan yang dihadapi pelaku usaha dapat dibahas secara langsung bersama pemerintah.
“Yang kami lakukan adalah mempertemukan langsung sektor swastanya dengan Pak Wali. Kebetulan sektor swastanya itu member-member kami,” jelasnya.
Reza berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari kolaborasi yang lebih konkret antara pemerintah dan pelaku usaha.
“Ke depan, kolaborasi ini, dapat melahirkan lebih banyak pelaku usaha persampahan yang memiliki tata kelola bisnis yang baik, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” pungkas Reza.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik keterlibatan TDA Makassar dalam penguatan ekosistem pengelolaan sampah.
Menurut Munafri, persoalan persampahan tidak dapat diselesaikan pemerintah seorang diri. Diperlukan kolaborasi dengan masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan UMKM.
“Kita ingin solusi terhadap berbagai persoalan pengelolaan sampah di Makassar, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan komunitas untuk mencari solusi yang dapat diterapkan secara nyata di lapangan,” ujanrya.
Munafri menegaskan bahwa pola penanganan sampah harus mengalami perubahan. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pola pengangkutan dan pembuangan, tetapi perlu memperkuat pemilahan serta pengelolaan sejak dari sumber.
Menurutnya, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi harus dapat dimanfaatkan melalui sistem pengelolaan yang tepat.
“Yang kita bangun adalah ekosistemnya. Pemerintah menyiapkan kebijakan dan sistemnya, sementara masyarakat dan dunia usaha bisa mengambil peran sesuai kapasitasnya,” jelasnya.
Munafri juga menyambut tawaran TDA Makassar untuk memberikan pendampingan kepada UMKM yang bergerak di bidang persampahan. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama perangkat daerah terkait.
Dengan sinergi antara pemerintah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat, Pemkot Makassar optimistis pengelolaan sampah dapat berjalan lebih terstruktur sekaligus membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Semua harus mengambil bagian. Kalau kita bergerak bersama, persoalan sampah ini bisa kita tangani secara bertahap dan lebih baik,” tukasnya. (*)
Tinggalkan Balasan