MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (7/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat nelayan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.
Menurut Appi, perhatian terhadap nelayan tidak cukup hanya dengan memastikan masyarakat mendapatkan hasil laut sebagai sumber pangan dan gizi. Pemerintah juga harus memastikan para nelayan yang menjadi bagian penting dalam rantai penyediaan pangan tersebut memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, ya struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” katanya.
Ia menilai posisi nelayan dalam rantai perdagangan hasil laut perlu diperkuat agar manfaat ekonomi dari sumber daya kelautan tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
“Masyarakat nelayan ini harusnya menjadi masyarakat yang punya struktur kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dari tangan-tangan para nelayan inilah kita akan berharap begitu besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang akan datang,” tambahnya.
Appi juga menggarisbawahi bahwa keberpihakan pemerintah kepada nelayan harus diwujudkan melalui program yang konkret dan berkelanjutan. Bantuan berupa kapal maupun alat tangkap, menurutnya, tidak boleh menjadi satu-satunya bentuk intervensi pemerintah.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, perlu mendampingi nelayan dalam seluruh rantai tata kelola usaha, termasuk membantu menciptakan mekanisme pasar yang lebih adil sehingga harga jual hasil tangkapan tidak semakin menekan pendapatan nelayan.
Sebagai bentuk dukungan, Appi mengungkapkan rencana untuk memastikan Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar meningkatkan alokasi anggaran pendampingan bagi nelayan pada tahun mendatang.
“Fungsi pemerintah harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan. Nah, inilah yang harus kita support melalui anggaran pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Selain dukungan anggaran, Appi mendorong HNSI mengambil peran lebih aktif dalam menyerap aspirasi sekaligus melakukan pendampingan terhadap nelayan di lapangan.
Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat pesisir sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan pesisir Kota Makassar.
“Ini yang kita harapkan. Kita harus bersama-sama menyusun apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus kita berikan kepada nelayan untuk memberikan supporting terhadap infrastruktur penangkapan ikan yang mereka inginkan. Fungsinya HNSI ada di sini bermitra dengan pemerintah, bersama-sama memikirkan ini,” pungkasnya.
Lebih jauh, Appi menilai peningkatan produktivitas nelayan juga perlu diarahkan pada pemanfaatan teknologi. Pola konvensional dalam mencari lokasi penangkapan ikan dinilai perlu ditingkatkan dengan dukungan informasi dan teknologi yang lebih modern.
Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi navigasi dan informasi mengenai persebaran ikan dengan menggandeng BMKG Maritim.
Menurut Appi, pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi aktivitas nelayan. Dengan informasi lokasi yang lebih presisi, nelayan tidak lagi sekadar menghabiskan waktu untuk mencari ikan, tetapi dapat langsung menuju lokasi yang memiliki potensi tangkapan.
Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar untuk membangun ekosistem ekonomi nelayan yang lebih kuat, sekaligus memastikan masyarakat pesisir mendapatkan manfaat yang lebih besar dari potensi kelautan yang mereka kelola.
Tinggalkan Balasan