JURNALNEWS.CO.ID — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pendaftaran dan pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi dan penataan pelaksanaan program agar lebih efektif, merata, dan efisien.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pemerintah saat ini fokus membenahi dapur MBG yang telah beroperasi maupun yang masih dalam tahap pembangunan sebelum membuka kembali pendaftaran unit baru.
Menurutnya, jumlah dapur MBG yang tersedia saat ini dinilai cukup besar, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan distribusi layanan berjalan optimal. BGN juga berencana membatasi jumlah dapur MBG maksimal enam unit di setiap kecamatan.
“Saat ini sudah ada lebih dari 27 ribu dapur yang beroperasi. Kami akan menata dan mengevaluasi terlebih dahulu, misalnya dalam satu kecamatan cukup enam dapur,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, moratorium tersebut bertujuan menghitung kembali kebutuhan ideal dapur MBG berdasarkan jumlah penerima manfaat, cakupan layanan, serta efektivitas distribusi makanan bergizi di masing-masing daerah.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebutuhan pembangunan dapur baru di berbagai wilayah. Jika masih terdapat kekurangan layanan, pendaftaran dan pembangunan dapur MBG akan kembali dibuka.
Selain melakukan penataan jumlah dapur, BGN juga menyoroti ketimpangan distribusi layanan program MBG. Saat ini, sebagian besar dapur terkonsentrasi di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi yang memiliki akses infrastruktur lebih baik.
Di sisi lain, sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih belum mendapatkan layanan secara maksimal. Karena itu, pemerintah berupaya mengalihkan fokus pengembangan program ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau.
Nanik mengungkapkan bahwa arahan dari Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan manfaat program MBG agar masyarakat di daerah 3T memperoleh akses yang sama terhadap layanan pemenuhan gizi.
Kebijakan penghentian sementara pembangunan dapur MBG juga menjadi bagian dari agenda konsolidasi pimpinan baru BGN. Dalam proses tersebut, efisiensi anggaran dan optimalisasi pelaksanaan program ditetapkan sebagai prioritas utama.
Ke depan, BGN akan melakukan berbagai langkah strategis, mulai dari penataan sasaran penerima manfaat, pembenahan dapur yang telah beroperasi, hingga penyusunan skema khusus pelaksanaan MBG di wilayah 3T.
Pemerintah juga tengah mengkaji model pembiayaan dan operasional program di daerah terpencil agar pelaksanaannya lebih fleksibel dan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
Tinggalkan Balasan