Jakarta, JURNALNEWS.CO.ID — Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengajak insan pers untuk tetap berpihak pada kepentingan rakyat, terutama kelompok masyarakat yang terpinggirkan, di tengah beratnya tantangan ekonomi yang sedang dihadapi industri media saat ini.

Komaruddin mengakui bahwa kondisi pers nasional sedang berada dalam situasi sulit, khususnya terkait keberlangsungan ekonomi media. Ia menyinggung maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai perusahaan pers. Namun demikian, ia menekankan agar persoalan tersebut tidak menggerus kepekaan jurnalis terhadap penderitaan rakyat kecil.

“Sekarang ini kan problem pers kan untuk survive ekonomi, karena nyata dimana-mana terjadi PHK, itu agenda yang dirasakan oleh pers. Tapi, cobalah, sempatkan lah, kepedulian pada nasib-nasib rakyat yang terpinggirkan itu harus sering, lebih banyak disuarakan,” katanya di Jakarta pada Jumat.

Menurut Komaruddin, peran pers sebagai penyambung suara publik justru semakin penting di tengah situasi sosial yang tidak adil. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai peringatan keras bagi semua pihak, termasuk media.

“Jadi ini alarm ya,” kata Komaruddin.

Pernyataan itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus bunuh diri seorang siswa sekolah dasar yang diduga tidak mampu membeli alat tulis. Peristiwa tersebut dinilai mencerminkan masih kuatnya persoalan kemiskinan struktural di Indonesia.

Komaruddin menegaskan pentingnya kerja kolektif untuk terus mengangkat dan menyuarakan persoalan kemiskinan agar tidak tenggelam oleh isu-isu sesaat. Ia mengingatkan bahwa perhatian publik sering kali hanya muncul ketika suatu kasus menjadi viral.

“Kan ada ungkapan no viral, no justice. Kalau nanti ramai-ramai itu baru diperhatikan. Tapi kalau hanya satu itu nanti lupa lagi,” katanya.

Ia juga menilai struktur sosial masyarakat Indonesia masih berbentuk piramida, di mana kelompok masyarakat miskin berada di lapisan paling bawah dan rentan terabaikan dalam arus pembangunan.

Karena itu, Komaruddin menekankan perlunya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terus diingatkan agar serius menangani kemiskinan struktural serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok.

“Kalau mengejar pertumbuhan, tapi siapa yang tumbuh? Sekarang ini yang tumbuh banyak orang kaya-kaya, tapi yang miskin kan tidak berubah,” katanya.**