JURNALNEWS.CO.ID – Kabar baik bagi pekerja di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan.
Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp3.921.088,79.
Penetapan tersebut diumumkan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan penetapan UMP 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Besaran UMP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/Tahun 2026 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Andi Winarno mengatakan, kebijakan penetapan upah minimum harus memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
Menurutnya, penyesuaian upah minimum merupakan instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Namun, kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan.
UMP Sulsel 2027 Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya
Kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen tercatat lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun 2026 yang mencapai 7,21 persen.
Selain itu, besaran UMP 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026 sebesar Rp3.915.118.
Dengan demikian, UMP terbaru tersebut lebih tinggi sekitar Rp318.795 dibandingkan estimasi KHL.
Pemprov Sulsel menyebut penetapan upah dilakukan dengan mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi dan Lembaga Kerja Sama Tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, serta pekerja.
Tiga Sektor Mendapat Upah Minimum Lebih Tinggi
Selain menetapkan UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga kelompok sektor usaha.
Berikut rinciannya:
• Pertambangan, energi, dan kelistrikan: Rp4.293.995,04 per bulan.
• Industri pengolahan dan ritel: Rp4.235.702,42 per bulan.
• Aktivitas jasa: Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah sektoral tersebut mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, kebutuhan keahlian, risiko kerja, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.
Perusahaan Wajib Patuhi Ketentuan Upah Minimum
Pemprov Sulsel juga mengingatkan perusahaan agar menjalankan ketentuan pengupahan sesuai keputusan gubernur.
Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
Perusahaan juga diingatkan tidak membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum maupun mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima penghasilan di atas standar minimum.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP yang melibatkan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucap Jayadi.
Ia menilai keputusan tersebut menjadi jalan tengah setelah adanya perbedaan usulan kenaikan antara kalangan pekerja dan pengusaha.

Tinggalkan Balasan