JURNALNEWS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan verifikasi rekam jejak dan integritas calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pemeriksaan tersebut akan mencakup kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kesiapan itu disampaikan KPK merespons rencana tim verifikasi MPR yang akan mendatangi sejumlah lembaga untuk memastikan kelengkapan administrasi sekaligus menelusuri rekam jejak kandidat yang nantinya diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya mendukung langkah MPR tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi pejabat publik.

“KPK terbuka dan mendukung langkah MPR untuk melakukan verifikasi langsung kepada sejumlah lembaga, termasuk KPK, dalam rangka memastikan rekam jejak dan integritas kandidat calon Wakil Presiden,” kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Budi, pemeriksaan terhadap LHKPN menjadi salah satu aspek penting yang dapat dilakukan dalam proses verifikasi tersebut.

Kepatuhan seorang penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan, kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan. Kebenaran dan kelengkapan informasi mengenai seluruh harta kekayaan yang dilaporkan juga perlu menjadi perhatian.

KPK menilai LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen pencegahan korupsi yang mendorong keterbukaan serta pertanggungjawaban pejabat publik atas kekayaan yang dimilikinya.

Budi juga menekankan bahwa kepatuhan melaporkan harta kekayaan dapat menjadi salah satu indikator komitmen seseorang terhadap upaya pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut, lanjutnya, harus ditunjukkan secara berkelanjutan selama seseorang menduduki jabatan publik, bukan hanya ketika mengikuti proses pencalonan.

“KPK berharap transparansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN menjadi bagian dari budaya integritas para penyelenggara negara, sekaligus modal penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Sementara itu, tim verifikasi calon wakil presiden yang dibentuk MPR mulai mematangkan mekanisme pemeriksaan. Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026), tim tersebut membagi tugas ke dalam tiga kelompok kerja (pokja).

Anggota tim verifikasi dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menjelaskan pembagian kelompok kerja dilakukan agar proses pemeriksaan berjalan lebih terarah dan setiap bidang memiliki tanggung jawab yang jelas.

“Bahas tentang program kerjanya tim verifikasi. Oke. Dibagi tiga pokja. Pokja satu, pokja dua, pokja tiga. Masing-masing item-nya detail lah gitu ya. Dan kemudian orang-orangnya,” kata Hinca seusai rapat.

Hinca mengungkapkan, tim tidak hanya memeriksa dokumen yang diserahkan kandidat. Verifikasi juga akan dilakukan secara langsung ke sejumlah lembaga terkait, termasuk pengadilan dan KPK.

Ia sendiri tergabung dalam pokja yang menangani pemeriksaan persyaratan melalui lembaga-lembaga tersebut.

“Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan,” ujarnya.

Hinca menyebut tim verifikasi memiliki waktu tujuh hari kerja untuk menjalankan tugas pemeriksaan sesuai mekanisme yang telah disiapkan.

Selain rekam jejak hukum dan laporan kekayaan, aspek administratif juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon wakil presiden.

Anggota tim verifikasi dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengatakan pemeriksaan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan usia dan dokumen pendidikan, termasuk keabsahan ijazah, menjadi sejumlah aspek yang harus dipastikan oleh tim.

Dengan pembagian tiga pokja dan rencana pemeriksaan langsung ke berbagai lembaga, MPR berupaya memastikan setiap persyaratan kandidat dapat diperiksa secara menyeluruh.

Keterlibatan KPK dalam proses tersebut diharapkan memperkuat aspek transparansi, terutama menyangkut kepatuhan pelaporan kekayaan dan rekam jejak integritas calon.

Publik kini menanti hasil proses verifikasi yang akan menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.