JURNALNEWS.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan negara hadir memberikan bantuan kepada warga yang kehilangan sertifikat tanah akibat banjir. Pemerintah bahkan akan menerbitkan sertifikat baru secara gratis bagi korban terdampak.

“Kami pastikan negara akan hadir di dalam masalah penanganan tersebut. Kalau ada sertifikat yang hanyut karena banjir, dijamin aman karena data kita kuat. Bagi yang belum bersertifikat insya Allah tetap bisa terdeteksi dari tetangga-tetangganya bidang ini,” ujar Nusron saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12).

Nusron mengungkapkan, hingga kini sekitar 65 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tertimbun lumpur akibat banjir dan longsor. Kondisi tersebut membuat banyak lahan hampir tak berbentuk dan memerlukan waktu pemulihan yang panjang.

“Data sementara dari Kemendagri dan BNPB, di tiga provinsi ini ada 65 ribu sawah yang musnah. Berubah menjadi lumpur,” ujarnya.

Situasi ini, kata Nusron, berpotensi menimbulkan persoalan pertanahan baru, terutama hilangnya batas kepemilikan tanah yang tertimbun material lumpur. Apalagi, masih banyak warga yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Yang menjadi agak repot nanti kalau mereka belum mensertifikatkan. Terpaksa nanti kita panggil lagi, berunding lagi dengan para kasepuan yang masih hidup. Di mana dulu batas-batasnya? Biasanya mengacu kepada tetangga sesamping yang sudah daftar,” terangnya.

Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa pemilik tanah bersertifikat tidak perlu khawatir. Pemerintah dapat menetapkan kembali batas bidang tanah berdasarkan data lengkap yang tersimpan dalam sistem BPN.

“Kita mempunyai peta kadastral digital yang kuat. Bapak-bapak tinggal kirim shareloc ke HP kami. Kami cek di dashboard, muncul tanah ini punyanya siapa, luas berapa, nomor NIB dan PBT-nya berapa,” jelasnya.**