Gubernur PBD Tegaskan Penembakan Warga Maybrat Harus Diusut Tuntas

MAYBRAT, JURNALNEWS.CO.ID — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat harus diusut hingga tuntas dan menghasilkan kepastian hukum. Di sisi lain, aspirasi masyarakat terkait penarikan pasukan akan diteruskan kepada pemerintah pusat.

Pernyataan itu disampaikan Elisa saat bersama Ketua DPR Papua Barat Daya, Ketua MRP Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat Daya, Bupati dan Wakil Bupati Maybrat serta jajaran Forkopimda menerima aspirasi Solidaritas Masyarakat Maybrat Pro Demokrasi dan Peduli HAM (SMM Prodem HAM) di Kantor Bupati Maybrat, Rabu (19/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog setelah massa aksi bertahan selama beberapa hari di Kantor Bupati Maybrat. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pengusutan dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil serta penarikan pasukan dari wilayah masyarakat.

Elisa mengapresiasi masyarakat yang tetap menyampaikan aspirasi secara tertib meski berada dalam situasi yang berat.

“Syukur kepada Tuhan, karena izin Tuhan kita telah ada di sini selama empat hari dan sampai hari ini kita ketemu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ini harus kita syukuri bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih sayang kita,” kata Elisa.

Menurutnya, ketertiban massa selama menyampaikan tuntutan menunjukkan masyarakat memilih jalur damai dalam memperjuangkan aspirasi.

“Saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa untuk bapak, ibu semua. Dalam keadaan yang begitu berat, tetapi kamu datang, kamu jaga sampai hari ini. Ini adalah kepentingan, ini adalah jiwa besar kita semua.

“Kita memang menghadapi situasi seperti itu, tetapi persaudaraan tetap harus kita jaga sama-sama,” ujarnya.

Elisa meminta setiap persoalan di Maybrat diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia tanpa tindakan anarkis.

“Ada masalah, ada apa, mari kita gunakan akal sehat. Kita sampaikan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tertib seperti ini. Tidak usah anarkis, tidak usah merusak, tidak usah yang lain-lain. Kita gunakan forum yang ada, mekanisme yang ada untuk menyampaikan secara tertib,” katanya.

Di tengah apresiasi terhadap aksi damai, Elisa menegaskan dugaan kekerasan terhadap warga sipil merupakan persoalan serius. Ia bahkan mengaku marah karena menolak segala bentuk kekerasan.

“Peristiwa ini bukan hanya menyakiti masyarakat. Saya berhati-hati mengatakan ini, tetapi kita semua, saya juga marah. Marah bukan karena apa, kita ini menolak kekerasan yang terjadi terhadap siapapun dalam bentuk apapun seperti ini,” tegas Elisa.

Ia menekankan perlindungan hukum harus berlaku bagi masyarakat maupun aparat keamanan.

“Daerah kita harus aman. Kita ingin pastikan itu aman, maka kita harus jaga keamanan sama-sama,” ujarnya.

Penarikan pasukan menjadi salah satu tuntutan utama SMM Prodem HAM. Elisa menjelaskan pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan sepihak untuk menarik pasukan yang berada di bawah struktur pemerintah pusat.

Meski demikian, aspirasi tersebut akan diteruskan melalui jalur resmi.

“Yang pertama, kaitan dengan penarikan pasukan. Itu aspirasi yang sudah disampaikan. Kami juga akan meneruskan. Kewenangannya ada pada pemerintah pusat, bukan gubernur punya kewenangan. Bukan DPR punya kewenangan. Bukan kabupaten punya kewenangan. Kita semua berjuang,” kata Elisa.

Ia memastikan aspirasi masyarakat juga akan disampaikan secara tertulis.

“Saya juga akan menyampaikan secara tertulis. Surat gubernur untuk kita sampaikan ke sana,” tegasnya.

Dengan demikian, pemerintah provinsi akan membawa tuntutan penarikan pasukan, baik organik maupun nonorganik, dari wilayah Maybrat kepada pemerintah pusat.

Selain persoalan penarikan pasukan, Elisa menyatakan pemerintah daerah mendukung proses penyelidikan dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil.

Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk memeriksa seluruh rangkaian kejadian dan mengungkap fakta secara menyeluruh.

“Yang kedua, kita semua mendukung proses pengusutan secara tuntas. Saya minta dalam kasih Tuhan, kita semua mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi,” katanya.

Elisa memahami masyarakat menginginkan proses hukum berjalan cepat. Namun, menurutnya, penyelidikan membutuhkan waktu agar fakta dan pihak yang bertanggung jawab dapat dipastikan.

“Kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita beberapa waktu ke depan. Tidak bisa tercepatnya, karena ini prosesnya agak lama,” ujarnya.

Ia menegaskan tujuan utama penyelidikan adalah mendapatkan kepastian hukum berdasarkan fakta yang ditemukan.

“Kita ingin supaya kepastian hukum. Kita duduk ke bawah, memang benar-benar ini masalahnya, kejadian ini seperti apa. Beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Dan mereka akan bekerja,” tegasnya.

Elisa juga meluruskan mengenai bantuan sebesar Rp100 juta yang diberikan kepada massa aksi. Ia menegaskan dana tersebut merupakan bantuan transportasi bagi masyarakat yang datang dari berbagai wilayah, bukan pembayaran adat maupun kompensasi atas dugaan penembakan.

“Ini uang transportasi untuk masyarakat yang datang dari jauh, bukan uang bayar adat atau untuk membayar persoalan yang sedang kita hadapi,” tegasnya.

Bupati Maybrat Karer Murafer menyampaikan penjelasan serupa. Bantuan Rp100 juta dari Pemerintah Kabupaten Maybrat diperuntukkan bagi kebutuhan transportasi masyarakat yang datang dari kampung-kampung yang berjauhan dan mengikuti aksi secara swadaya.

Dana tersebut tidak dimaksudkan sebagai pembayaran adat, ganti rugi, ataupun bentuk penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran hukum.

Pertemuan di Kantor Bupati Maybrat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Elisa menegaskan pemerintah hadir untuk mendengar aspirasi sekaligus mencari solusi bersama.

“Kehadiran kami di sini adalah niat baik untuk kita bisa mendengar, sekaligus kita bisa mencarikan solusi bersama-sama tentang masalah yang kita hadapi bersama-sama hari ini,” ujarnya.

Ia juga meminta persaudaraan masyarakat Maybrat tetap dijaga di tengah persoalan yang sedang berlangsung.

“Kita ingin persaudaraan tetap harus kita jaga sama-sama. Kita ingin keberlanjutan. Itu sebabnya bapak, ibu, adik-adik datang capek tetapi bisa bertahan, mengendalikan diri situasinya. Ini tidak mudah,” katanya.

Elisa menilai sikap masyarakat yang memilih menyampaikan aspirasi secara tertib merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi di Papua Barat Daya.

“Jadi pelajaran ini luar biasa. Ada masalah, ada apa, mari kita gunakan akal sehat. Kita sampaikan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tertib. Kita gunakan forum yang ada, mekanisme yang ada,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kini memiliki dua agenda utama yang harus ditindaklanjuti, yakni meneruskan aspirasi penarikan pasukan dari wilayah Maybrat kepada pemerintah pusat serta memastikan proses hukum atas dugaan penembakan berjalan hingga memberikan kepastian kepada masyarakat.

Elisa menegaskan pemerintah daerah tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada pertemuan. Aspirasi penarikan pasukan akan disampaikan secara resmi, sementara proses investigasi dugaan penembakan diharapkan berjalan transparan dan hasilnya dapat diketahui masyarakat.

“Yang pertama, kaitan dengan penarikan pasukan, itu aspirasi yang sudah disampaikan. Saya juga akan menyampaikan secara tertulis, surat gubernur untuk kita sampaikan ke sana,” kata Elisa.

Sementara terkait dugaan penembakan, ia kembali meminta masyarakat memberikan ruang kepada kepolisian untuk bekerja.

“Kita semua mendukung proses pengusutan secara tuntas. Kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

(Ewil M. Woloin)