Kepemilikan bank atas utang negara naik ke rekor karena pengeluaran pemerintah untuk meredam dampak pandemi. Pandemi telah membuat bank-bank negara emerging market memegang rekor tingkat utang pemerintah, meningkatkan kemungkinan bahwa tekanan pada keuangan sektor publik dapat mengancam stabilitas keuangan. Pihak berwenang harus bertindak cepat untuk meminimalkan risiko itu.
Pemerintah di seluruh dunia telah menghabiskan banyak uang untuk membantu rumah tangga dan pengusaha mengatasi dampak ekonomi dari pandemi. Utang publik telah meningkat karena pemerintah telah menerbitkan obligasi untuk menutupi defisit anggaran mereka. Rasio rata-rata utang publik terhadap produk domestik bruto yang merupakan ukuran utama kesehatan fiskal suatu negara naik ke rekor 67 persen tahun lalu di negara-negara emerging market menurut Laporan Stabilitas Keuangan Global IMF (GSFR) April 2022.
Bank-bank negara emerging market telah memberikan sebagian besar kredit ini, mendorong kepemilikan utang pemerintah sebagai persentase dari aset mereka ke rekor 17 persen pada tahun 2021. Di beberapa negara, utang pemerintah berjumlah seperempat dari aset bank. Hasilnya, pemerintah negara emerging market sangat bergantung pada bank mereka untuk mendapatkan kredit, dan bank-bank ini sangat bergantung pada obligasi pemerintah sebagai investasi yang dapat mereka gunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pendanaan dari bank sentral.
Para ekonom memiliki nama untuk saling ketergantungan antara bank dan pemerintah ini. Mereka menyebutnya “hubungan bank-berdaulat,” karena utang pemerintah juga dikenal sebagai utang negara seperti sisa-sisa Abad Pertengahan, ketika raja dan ratu melakukan pinjaman.
Ada alasan untuk khawatir tentang perhubungan ini. Kepemilikan besar utang negara membuat bank mengalami kerugian jika keuangan pemerintah berada di bawah tekanan dan nilai pasar utang pemerintah menurun. Itu bisa memaksa bank—terutama yang memiliki modal lebih sedikit—untuk membatasi pinjaman kepada perusahaan dan rumah tangga, yang membebani aktivitas ekonomi. Ketika ekonomi melambat dan pendapatan pajak menyusut, keuangan pemerintah bisa berada di bawah tekanan yang lebih besar, semakin menekan bank. Dan seterusnya.
Hubungan negara-bank dapat menyebabkan loop umpan balik merugikan yang memperkuat diri sendiri yang pada akhirnya dapat memaksa pemerintah ke default. Ada nama untuk itu juga yaitu “loop malapetaka.” Itu terjadi di Rusia pada 1998 dan di Argentina pada 2001-02.
Sekarang, ekonomi negara emerging market berada pada risiko yang lebih besar daripada ekonomi maju karena dua alasan. Pertama, prospek pertumbuhan mereka lebih lemah dibandingkan dengan tren pra-pandemi dibandingkan dengan ekonomi maju, dan pemerintah memiliki daya tembak fiskal yang lebih sedikit untuk mendukung perekonomian. Di sisi lain, biaya pendanaan eksternal umumnya meningkat, sehingga pemerintah harus membayar lebih untuk meminjam.
Apa yang bisa memicu lingkaran malapetaka di suatu negara? Pengetatan tajam kondisi keuangan global mengakibatkan suku bunga yang lebih tinggi dan mata uang yang lebih lemah akibat normalisasi kebijakan moneter di negara maju dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang disebabkan oleh perang di Ukraina yang dapat merusak kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah pasar berkembang untuk membayar hutang. Guncangan domestik, seperti perlambatan ekonomi yang tidak terduga, dapat memiliki efek yang sama.
Saluran Risiko
Sejauh ini, kita telah membahas satu saluran risiko yaitu eksposur bank terhadap utang negara. GFSR menguraikan dua saluran potensial lainnya yang melaluinya risiko ditransmisikan antara sektor pemerintah dan perbankan.
Salah satunya terkait program pemerintah, seperti penjaminan simpanan, yang dimaksudkan untuk mendukung bank di saat stres. Ketegangan pada keuangan pemerintah dapat merusak kredibilitas jaminan tersebut, melemahkan kepercayaan investor, dan pada akhirnya merusak profitabilitas bank. Pemberi pinjaman yang bermasalah kemudian harus beralih ke dana talangan pemerintah, yang semakin membebani keuangan sektor publik.
Saluran lain bekerja melalui ekonomi yang lebih luas. Pukulan terhadap keuangan publik dapat mendorong tingkat suku bunga ekonomi secara keseluruhan lebih tinggi, merugikan profitabilitas perusahaan dan meningkatkan risiko kredit bagi bank. Hal itu pada gilirannya akan membatasi kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada rumah tangga dan pelanggan korporat lainnya, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kehati-Hatian Fiskal, Ketahanan Bank
Semua ini dapat menempatkan beberapa pemerintah negara emerging market di tempat yang sulit. Di satu sisi, pemulihan yang lamban berarti mereka harus terus mengeluarkan uang untuk mendukung pertumbuhan. Tetapi kenaikan pengembalian di negara maju karena bank sentral mulai menormalkan kebijakan moneter dapat membuat utang pasar berkembang kurang menarik dan memberi tekanan pada biaya pinjaman. Jadi kehati-hatian fiskal diperlukan untuk menghindari intensifikasi lebih lanjut dari hubungan bank-negara. Pemerintah juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap keuangan mereka sendiri dengan menyusun rencana yang kredibel untuk mempersempit defisit dalam jangka menengah.
Penguatan ketahanan sektor perbankan dengan menjaga penyangga modal yang menyerap kerugian juga penting. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi jumlah uang yang dibagikan bank kepada pemegang saham melalui dividen dan pembelian kembali saham, mengingat meningkatnya ketidakpastian tentang prospek ekonomi. Selain itu, tinjauan kualitas aset untuk memandu tingkat permodalan yang memadai mungkin diperlukan untuk mengukur kerugian tersembunyi dan mengidentifikasi bank yang lemah setelah kesabaran berhenti.
Apa lagi yang bisa dilakukan pembuat kebijakan untuk melindungi diri mereka sendiri? Solusi harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing negara, yang sangat bervariasi. Namun secara umum, mereka harus, mengembangkan kerangka resolusi untuk utang domestik negara untuk memfasilitasi deleveraging dan restrukturisasi yang teratur jika diperlukan, meningkatkan transparansi pada semua eksposur sovereign material bank untuk menilai risiko dari kemungkinan sovereign distress, melakukan stress test bank dengan memperhatikan berbagai jalur transmisi risiko dalam nexus, mempertimbangkan opsi untuk melemahkan hubungan seperti biaya tambahan modal atas kepemilikan bank atas obligasi pemerintah di atas ambang batas tertentu setelah pemulihan ekonomi lebih mapan dan tergantung pada keadaan pasar, memperkuat prosedur untuk menghentikan bank secara tertib jika diperlukan dan untuk menyediakan likuiditas dalam krisis, mempromosikan basis investor yang mendalam dan terdiversifikasi untuk memperkuat ketahanan pasar di negara-negara dengan pasar obligasi mata uang lokal yang kurang berkembang. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi negara emerging market termasuk Indonesia dapat mengurangi kepemilikan bank atas obligasi pemerintah dan mengurangi risiko krisis keuangan atau ekonomi.
Dr.Aswin Rivai,SE.,MM
Dosen Ekonomi Moneter UPN Veteran Jakarta /Mantan Kepala Divisi Financial Institutions Bank of India Indonesia
Tinggalkan Balasan