JURNALNEWS.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Pangkep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) 2026 di ruang pola Setda Kantor Bupati Pangkep, Rabu (26/3/2025).
Acara ini diawali dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan perencanaan pembangunan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pangkep, Forkopimda, serta stakeholder terkait.
Lima Fokus Pembangunan
Sekda Pangkep, Hj. Suriani, menekankan lima fokus utama dalam pembangunan tahun 2026:
• Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
• Program baju seragam gratis untuk siswa SD hingga SMP
• Perluasan penerima manfaat Universal Health Coverage (UHC)
• Layanan kesehatan bergerak melalui program SIJAGAI
• SPP gratis bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu
• Peningkatan Infrastruktur Dasar
• Aksesibilitas bagi daerah blank spot, khususnya wilayah kepulauan
• Peningkatan sarana transportasi untuk pertanian, perikanan, dan pariwisata
• Perbaikan irigasi guna mendukung ketahanan pangan
• Penguatan Ekonomi Lokal dan Keberlanjutan Lingkungan
• Bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
• Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
• Perbaikan data melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
• Program bedah rumah dan bantuan pangan
• Rumah siap kerja untuk pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi
• Digitalisasi dan Transformasi Pemerintahan
• Peningkatan layanan berbasis elektronik di puskesmas, rumah sakit, dan mall pelayanan publik
“Saya berharap forum ini benar-benar dilaksanakan dengan serius agar perencanaan dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Hj. Suriani.
Kepala Bapelitbangda Pangkep, Iman Takbir, menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Pangkep 2026 adalah “Pemantapan Keswadayaan Masyarakat dan Ketahanan Desa/Kelurahan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal.”
Isu strategis yang menjadi fokus adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengolahan produk pertanian dan perikanan agar bernilai tambah, serta sinergi dengan program nasional Presiden Prabowo dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi stunting.
Sebanyak tujuh indikator prioritas pembangunan ditetapkan, yakni:
• Pemenuhan akses pendidikan dan kesehatan
• Peningkatan kualitas hidup keluarga
• Peningkatan kualitas tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja
• Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
• Keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat
• Pemerataan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan tata ruang
• Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
Tinggalkan Balasan