JURNALNEWS.CO.ID – Polemik penutupan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kembali mencuat. Nur Diana, pimpinan anak cabang Yayasan Almira Mitra Sejahtera sekaligus penanggung jawab SPPG 03 Labakkang Kabupaten Pangkep Sulsel, menyuarakan keberatan atas kebijakan yang dinilainya tidak adil terkait kewajiban Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Saat dikompirmasi lewat via WhatsApp Diana menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengabaikan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pembangunan IPAL memang menjadi kewajiban bagi seluruh SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan.

“Pembuatan IPAL itu ada proses. Tidak serta-merta bisa langsung tersedia. Kami juga sudah berupaya mencari solusi, termasuk melakukan pemesanan,” ujarnya. Kamis (2/4)

Ia menyayangkan adanya laporan dari Koordinator Wilayah (Korwil) yang berujung pada penutupan dapur SPPG yang dikelolanya. Diana menilai, langkah tersebut tidak disertai komunikasi yang baik dengan pihak yayasan maupun mitra di lapangan.

“Seharusnya ketika ada kunjungan atau evaluasi, kami dihubungi. Bisa saya atau mitra kami di lokasi yang memberikan penjelasan terkait progres IPAL. Tapi ini tidak ada komunikasi sama sekali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Diana mengungkapkan adanya dugaan perlakuan tidak merata. Ia menyoroti beberapa SPPG di pangkep belum memiliki IPAL, namun hingga kini masih beroperasi.

“Kalau memang aturan IPAL menjadi dasar penutupan, seharusnya semua yang belum memenuhi ditindak sama. Jangan ada kesan pilih kasih,” katanya.

Diana juga menegaskan bahwa selama beroperasi, pihaknya tidak pernah mengalami keterlambatan distribusi makanan maupun sanksi suspend. Ia bahkan mengklaim telah lebih dulu memasang greasetrap di seluruh fasilitas dapur sebagai bentuk komitmen terhadap standar kebersihan.

Terkait progres IPAL, Diana menyebut saat ini masih dalam tahap pemesanan dan ditargetkan segera terealisasi dalam waktu dekat.

“Saat ini sudah dalam proses, semoga segera datang dan bisa langsung dipasang,” jelasnya.

Ia berharap pihak terkait dalam hal ini BGN dapat memberikan perlakuan yang adil serta membuka ruang komunikasi yang lebih transparan dalam proses evaluasi SPPG.

“Saya hanya mencari keadilan untuk dapur kami,” tutupnya.