JURNALNEWS.CO.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.
Pesan tersebut disampaikan Munafri yang akrab disapa Appi saat menghadiri Tax Gathering Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan bertema “Harmoni Berkontribusi, Wujud Cinta untuk Negeri” itu berlangsung di Aula Rongkong Lantai 6, Gedung Keuangan Negara II, Jalan Urip Sumoharjo Km 4, Makassar. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan.
Dalam sambutannya, Appi mengapresiasi penyelenggaraan Tax Gathering yang dinilai membuka ruang koordinasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran mengenai peran pajak bagi pembangunan.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan Tax Gathering ini,” katanya.
“Dan ini memberikan gambaran tentang bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah,” sambung Appi.
Appi menjelaskan, pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, optimalisasi penerimaan perlu dibarengi pengelolaan anggaran yang efisien agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Sebagai kota perdagangan dan jasa, Makassar memiliki karakteristik ekonomi yang bertumpu pada aktivitas usaha, perdagangan, dan pelayanan jasa. Kondisi tersebut membuat penguatan kegiatan ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga pendapatan daerah.
“Sebagai kota perdagangan dan jasa yang tidak memiliki sumber daya alam sebagai penopang utama pendapatan, Kota Makassar mampu mengoptimalkan potensi ekonomi melalui aktivitas usaha, perdagangan, jasa, serta penerimaan pajak dan retribusi daerah,” imbuh Appi.
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Makassar pada 2026 mampu merealisasikan pendapatan sekitar 97 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut, menurutnya, perlu diikuti dengan upaya menjaga produktivitas ekonomi dan memperkuat tata kelola penerimaan daerah.
“Kalau kita bicara tentang pajak, ini merupakan tulang punggung penerimaan kita untuk melakukan proses pembangunan,” tuturnya.
“Makassar adalah kota barang dan jasa, sehingga kita harus memaksimalkan berbagai kegiatan ekonomi yang menjadi sumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah,” tambah Munafri.
Di hadapan jajaran Kanwil DJP Sulselbartra dan para pemangku kepentingan, Appi turut memaparkan sejumlah indikator ekonomi dan sosial Kota Makassar.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 7,04 persen berdasarkan data yang dipaparkannya. Pemerintah kota berharap tren tersebut dapat dipertahankan sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ini kita harapkan bisa terus dijaga. Kami ingin pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan dampak langsung terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” harapnya.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada penurunan tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah menargetkan angka pengangguran dapat ditekan hingga di bawah lima persen pada 2029.
Untuk mewujudkan target tersebut, Appi menilai diperlukan iklim investasi yang kondusif agar pelaku usaha memiliki ruang untuk berkembang dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Sementara itu, angka kemiskinan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut tercatat turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya menjadi 4,22 persen pada 2026.
“Capaian ini, tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain mendorong aktivitas ekonomi, Pemkot Makassar berupaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program Makassar Berjasa Berbagi Jaminan Sosial.
Melalui program tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 81.000 masyarakat rentan. Perlindungan itu mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Appi juga mengungkapkan rencana perluasan manfaat program tersebut pada tahun mendatang.
“Pada 2027, Pemkot Makassar juga berencana menambahkan perlindungan jaminan hari tua,” katanya.
Menurutnya, jaminan sosial diperlukan untuk membantu melindungi keluarga pekerja berpenghasilan rendah dari risiko ekonomi ketika pencari nafkah utama mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
Dengan perlindungan tersebut, keluarga yang terdampak diharapkan memiliki penyangga ekonomi untuk melanjutkan kehidupan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi pemerintah agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi menjangkau warga yang membutuhkan.
Di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemkot Makassar juga mengembangkan Makassar Creative Hub sebagai ruang belajar dan pengembangan keterampilan bagi generasi muda.
Fasilitas ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi atau upgrading skills secara gratis, mulai dari keterampilan kewirausahaan hingga berbagai bidang jasa dan industri kreatif.
“Mulai dari keterampilan kewirausahaan, bartender, penata rias atau makeup artist, hingga berbagai bidang keterampilan lainnya,” ungkapnya.
Saat ini, Makassar Creative Hub telah tersedia di dua lokasi, yakni kawasan Pantai Losari dan Jalan Nusantara. Pemkot Makassar menargetkan penambahan dua lokasi lagi sehingga jumlahnya menjadi empat pada 2026.
Dalam rencana pengembangan berikutnya, fasilitas tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar.
“Kami membangun Makassar Creative Hub untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anak muda,” jelasnya.
“Ada yang ingin menjadi pengusaha, bartender, makeup artist, dan sebagainya. Silakan memanfaatkan fasilitas ini karena semuanya kami sediakan secara gratis untuk masyarakat,” lanjutnya.
Appi menilai, peningkatan keterampilan menjadi salah satu modal penting untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong lahirnya wirausaha baru, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai perkembangan dunia usaha.
Menutup sambutannya, Appi mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, sektor swasta, dan masyarakat memperkuat kerja sama dalam membangun perekonomian Makassar yang produktif dan berkelanjutan.
Menurutnya, optimalisasi pajak perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas, yakni menjaga aktivitas ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perlindungan sosial.
Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sulawesi Selatan, Makassar memiliki potensi untuk terus mengembangkan kegiatan ekonominya. Namun, pertumbuhan tersebut perlu disertai kebijakan yang mampu memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Kami berharap kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pihak swasta dapat memberikan dampak pembangunan yang langsung dirasakan oleh warga Kota Makassar,” tegasnya.
“Kami optimistis, melalui penguatan penerimaan, iklim investasi yang kondusif, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial, Makassar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sambung Appi, menutup sambutan. (*)
Tinggalkan Balasan