JURNALNEWS.CO.ID – Aktivis maritim mengkritisi keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai keliru karena Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) serta Kepulauan Selayar tidak termasuk dalam enam daerah di Sulawesi Selatan yang dipilih sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahap pertama tahun 2025.

Penetapan lokasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025, yang menetapkan enam daerah penerima program KNMP di Sulsel, yakni Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Bone, Bulukumba, Jeneponto, dan Sinjai. Keputusan ini menimbulkan sorotan karena dua wilayah kepulauan dengan potensi pesisir yang besar, Pangkep dan Selayar, tidak tercantum dalam daftar.

Sebagai program strategis nasional, KNMP dirancang untuk mengembangkan kawasan pesisir menjadi kampung nelayan yang produktif, dengan tujuan meningkatkan daya saing produk perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir.

Ketua Bidang Maritim DPD IMM Sulsel, Ahmad Habibi B, mengkritik langkah KKP yang dianggap tidak tepat dalam menentukan lokasi penerima program.

“Menteri Kelautan sangat keliru dalam penentuan wilayah untuk KNMP 2025 tahap pertama ini. Menteri Kelautan harus turun langsung ke Sulawesi Selatan agar benar-benar mampu menentukan wilayah KNMP secara ideal, dengan memperhatikan letak geografis daerah kepulauan dan pesisir,” tegas Habibi, aktivis asal Pangkep, Kamis (18/9/2025).

Menurutnya, jika tujuan utama KNMP adalah transformasi desa nelayan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, maka Pangkep dan Selayar seharusnya menjadi prioritas.

“Pangkep merupakan wilayah kepulauan dengan puluhan pulau berpenghuni, sementara Selayar adalah kabupaten maritim dengan gugusan pulau luas dan basis ekonomi perikanan yang kuat. Keduanya sangat layak masuk dalam KNMP tahap kedua,” jelasnya.

Habibi juga mendorong agar pemerintah pusat tidak terus-menerus mengabaikan daerah kepulauan di Sulsel.

“Jangan sampai dua daerah kepulauan ini selalu terpinggirkan. Padahal, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pulau sangat menentukan masa depan sektor kelautan dan perikanan di Sulsel,” tambahnya.