JURNALNEWS.CO.ID – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengarahkan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) untuk lebih aktif dalam memantau ketersediaan elpiji tiga kilogram (kg) guna mengantisipasi potensi kelangkaan.
“Jangan hanya mengandalkan laporan, tetapi turun langsung ke lapangan untuk mengecek, memantau, serta mengambil langkah yang diperlukan agar masalah kelangkaan elpiji bisa segera diatasi,” ujar Teguh di Jakarta, dilansir dari laman antara. Selasa (4/2/25)
Ia juga meminta jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti PT Pertamina dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, terutama jika terjadi antrean panjang dalam pembelian elpiji subsidi tersebut.
Menurut Teguh, kelangkaan elpiji 3 kg di Jakarta disebabkan oleh kuota yang lebih rendah dari usulan awal. Pada 2024, realisasi penyaluran elpiji subsidi mencapai 421.989 metrik ton atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Pemprov DKI kemudian mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025, tetapi hanya disetujui 407.555 metrik ton—lebih rendah sekitar lima persen.
“Usulan kuota kami mengalami penurunan sekitar lima persen dibanding tahun 2024, padahal kebutuhan terus meningkat. Ini salah satu faktor yang membuat ketersediaan elpiji belum mencukupi secara keseluruhan,” jelas Teguh.
Pemprov DKI Jakarta terus memantau ketersediaan elpiji 3 kg di masyarakat dan mengawasi berbagai langkah penyesuaian harga untuk mengatasi kelangkaan.
Sementara itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyoroti faktor panic buying sebagai penyebab lain kelangkaan. Menurutnya, hal ini terjadi setelah diberlakukannya aturan distribusi langsung dari agen ke rumah tangga, usaha mikro, petani, dan nelayan, tanpa melalui pengecer.
“Sebelumnya masih ada pengecer dan warung sebagai perantara. Ketika distribusi dipangkas langsung ke pangkalan, masyarakat berebut membeli, sehingga terjadilah panic buying dan kelangkaan,” tutur Hari.
Tinggalkan Balasan