Antisipasi Kecurangan, Unit Tipidter Polres Pangkep Lakukan Sidak SPBU

JURNALNEWS.CO.ID – Unit Tipidter Satreskrim Polres Pangkep melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU di wilayah Pangkep sebagai langkah antisipasi terhadap kecurangan dan ketersediaan BBM menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H tahun 2024.

Tindakan ini dilakukan berdasarkan perintah Kapolres Pangkep yang diteruskan oleh Kasat Reskrim Pangkep, Iptu Prawira Wardany, sebagai respons terhadap laporan media tentang dugaan campur tangan oknum SPBU dalam pemalsuan bahan bakar jenis pertalite dengan air.

Selain itu, Iptu Prawira Wardany juga memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menjelang dan setelah libur panjang Idul Fitri 1445 H tahun 2024, dengan fokus pada SPBU di Wilayah Kabupaten Pangkep. “Kasat Reskrim Pangkep bertujuan untuk mencegah potensi kecurangan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat umum.”

Kanit Tipidter Polres Pangkep, Ipda Wildan Syauqil Umam, menjelaskan bahwa pengecekan langsung dilakukan terhadap ketersediaan BBM, kesesuaian harga yang tertera pada mesin SPBU dengan jumlah sebenarnya, serta kemurnian BBM untuk menjamin tidak adanya campuran cairan lain seperti Air. Ujarnya. Selasa (2/4/24)

Dia juga menyebut bahwa bersama dengan unit metrologi legal dinas perdagangan dan perindustrian kabupaten Pangkep, mereka melakukan tera ulang pompa ukur BBM pada SPBU menggunakan alat tera berkapasitas 20 liter untuk memeriksa keakuratan sesuai dengan toleransi Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) di seluruh SPBU di wilayah Pangkep. Selain itu, mereka juga melakukan pengecekan terhadap kandungan BBM untuk memastikan kemurniannya.

Kami mengimbau kepada pengusaha SPBU untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menghindari praktik kecurangan kepada konsumen. Apabila terdapat indikasi kecurangan, dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU Migas, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling tinggi Rp. 60 miliar.